breaking news New

Luhut Lapor Jokowi, Daerah Bekasi-Purwakarta Tak Bisa Jadi KEK

23-May-2023 16:14:13
by Admin

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hari ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai pertemuan, Luhut mengaku membahas kaum hal memakai mantan Walikota Solo terbilang. Salah tunggal jauh terkait proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Dia menjelaskan ada empat hal bahwa dilaporkan kepada Presiden. Pertama, terkait perhelatan akbar Sail Sabang 2017 di Aceh, bahwa rencananya buat digelar mulai 2 Desember mendatang. Acara bahwa rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo itu, buat dibuka oleh Luhut.

Kedua, perkembangan proyek kereta ringan pseudonim Light Rail Transit / LRT nan segera mendapatkan kepastian pendanaan. "Progressnya, financial closing tarafl 9 Desember tahun ini," ujar Luhut nan ditemui usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11). (Baca: Belanja Modal Proyek LRT Ditambah Rp 1 Triliun)

Topik ketiga yang dilaporkan ke Presiden adalah persiapan resepsi pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu yang atas diselenggarakan di Medan. Menurut Luhut, persiapan acara ini masih lancar maka tidak ada mamelenceng. Acara ngunduh mantu usai pernikahan Kahiyang-Bobby rencananya digelar cukup 24 batas 26 November 2017 di Perumahan Bukit Hijau Regency Taman Setia Budi, Medan.

Sedangkan topik keempat, Luhut melaporkan kawasan inKotaktri terpadu Bekasi–Karawang–Purwakarta. Dia menjelaskan studi mengenai kawasan inKotaktri ini sedang berjalan bersama ditargetkan awal bulan depan hendak segera selesai. Tim yang mengkaji proyek ini terdiri atas Kementerian PerinKotaktrian, Kementerian Perdagangan, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas).

Seperti diketahui, jumlah menteri berpertikaian pendapat mengenai rencana pengembangan distrik ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai distrik tercatat tak memenuhi syarat dijadikan KEK.

Bambang menganggap ketiga daerah terkandung lebih cocok dijadikan lingkungan metropolitan, karena sudah berkembang pesat lagi telah menguasai fasilitas pembangunan infrastruktur, sehingga tak lagi memerlukan insentif fiskal. Sementara Menteri Perinkartontrian Airlangga Hartato menyatakan KEK lebih cocok dioperasikan dekat wilayah luar Pulau Jawa.

Luhut adapun awalnya mendorong area ini dijadikan KEK, akhirnya menyadari kekeliruannya. “Tapi tidak mungkin ini jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) apalagi mereka (inkubustri) sahaja minta izin lebih mudah,” ujarnya. (Baca: Menteri Beda Pendapat soal KEK Bekasi, Luhut: Tunggu Hasil Kajian)

Pekan lampau Luhut menyatakan, Kamar Dagang Inkartontri (Kadin) mengusulkan inkartontrialisasi ketiga wilayah karena mencakup 60 persen kesibukan ekonomi di Indonesia. “Kalau efisiensi terjadi pertumbuhan ekonomi demi 2020 bisa akrab 7 persen, bukan tidak mungkin mencapai 9 persen demi 2024,” ujarnya.

Kadin meminta inkartontrialisasi bagai Kawasan Inkartontri Terpadu untuk memudahkan kepengurusan bisnis yang buru-buru, bukan tentang insentif pajak. Luhut juga menekankan tidak ada kebermaknaan untuk memuluskan jalan Meikarta untuk membangun kota anyar. “Target kami adalah efisiensi terhadap inkartontri yang sudah jalan,” tuturnya.